radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Anggaran pembangunan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2025 ini dikeringkan alias dihapuskan. Hal itu merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Kondisi itu jelas akan berdampak dengan sektor pertanian. Ketahanan Pangan di Bumi Sekundang Setungguan terancam akibat sawah yang seharusnya dialiri air dari saluran irigasi terancam kekeringan dan tidak bisa digarap.
BACA JUGA:Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok di Kaur Merangkak Naik
Sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran, Pemda Bengkulu Selatan mendapat alokasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat sebesar Rp2,1 miliar untuk pembangunan irigasi.
Namun setelah turun aturan efisiensi anggaran, alokasi anggaran untuk irigasi hilang, menjadi Rp0.
BACA JUGA:Sepanjang 2024, Dinas Dukcapil Seluma Mencatat 5.926 Jiwa Warga Pindah Keluar Daerah
“Berdasarkan RUP terbaru ini, anggaran untuk irigasi memang habis, tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada yang bisa kami proses untuk tahapan lelang kegiatannya,” kata Kabag ULP Setda Bengkulu Selatan, Hengky Perdana, S.T.
BACA JUGA:Festival Tabut Masuk Kharisma Event Nusantara
Anggaran pembangunan irigasi tersebut sebelumnya diakomodir di Dinas PUPR Bengkulu Selatan. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan irigasi di sejumlah titik di wilayah Bengkulu Selatan.
Tujuan pembangunan irigasi adalah untuk menyediakan fasilitas bagi petani mendapatkan air untuk menggarap sawah.
BACA JUGA:Cadangan Emas di Seluma Segera Dikeruk, Perusahaan Sudah Kantongi Izin Operasi Produksi
Sebab masih banyak hamparan sawah di Bengkulu Selatan yang kekeringan akibat tidak ada irigasi. Aliran sungai yang berada di sekitar hamparan sawah tidak bisa dimanfaatkan oleh petani karena irigasi tidak tersedia.
BACA JUGA:MK Bacakan Putusan Sengketa Pilkada, Bengkulu Selatan Harus Tetap Rukun
Selain anggaran irigasi, item kegiatan lain juga terdampak efisiensi anggaran. Di antaranya DAK pembangunan jalan sebesar Rp33,9 miliar, dan pembangunan infrastruktur lainnya di Bidang PU sebesar Rp51,4 miliar juga ditarik atau urung disalurkan oleh pemerintah pusat. (yoh)