“Kami menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah honorer ini,” tambah Fadlun.
FKBPPPN berencana menggugat KepmenPAN-RB 11/2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap merugikan tenaga honorer Satpol PP.
BACA JUGA:Pengumuman Seleksi PPPK 2024 Tahap I Kota Bengkulu Tertunda, Ini Kata Kepala BKPSDM
BACA JUGA:Pemberkasan PPPK Tahap I Sampai 31 Januari 2025, Pahami Arti Kode Pengumuman Kelulusan
Sebelum itu, mereka juga berencana menggelar aksi damai pada Februari 2024 untuk menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekeliruan dalam kebijakan ini.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini demi keadilan bagi tenaga honorer, khususnya Satpol PP,” pungkas Fadlun.
Kategori :