"Apabila ada tindalan korektif atau saran dari ombudsman segera ditindaklanjuti," kata Jaka.
Namun, Ombudsman masih memberikan sejumlah catatan pada penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah.
BACA JUGA:Cara Bijak Mengisi Pergantian Tahun
Seperti penyampaian ataupun publikasi standar pelayanan. Di mana publikasi standar pelayanan harus dipublikasikan.
"Masukan kita adaah melakuka publikasi baik secara fisik maupun elektronik," kata Jaka. Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan,
BACA JUGA:Bengkulu Terima Penghargaan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Ini harus kita pertahankan kedepannya," kata Khairil. (cia)