DPR Diminta Bentuk Pansus Bulog, Telusuri Penyebab Harga Beras Naik

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan sepekan ini.

Berdasarkan data di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7) harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram. 

BACA JUGA:Dongkrak Pertumbuhan Usaha Ternak Ikan, Pemda Bengkulu Selatan Harus Lakukan Ini

Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram.

Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08 persen atau Rp10.

Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bulog terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menurut Fernando, Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan untuk para importir.

BACA JUGA:Narkoba Ancam Generasi Muda, Orang Tua Jangan Abai

"Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras," kata Fernando dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7).

Fernando juga menagih, DPR RI dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk pansus soal impor beras, kata Fernando, jangan berpihak kepada para importir.

"Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya," tuturnya.

BACA JUGA:Wisata Tebat Besak Ditarget Go Nasional

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menyebut hadirnya Bapanas yang dikomandoi oleh Arief Prasetyo Adi sejauh ini masih tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran mengubah orientasi pangan menjadi impor.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

BACA JUGA:Masuk Penjara Tak Membuat Dua Tersangka Kasus Narkoba Ini Insaf