169 Unit RTLH Bakal Dibedah

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaur Dr. Ir. Hifthario Syahputra,ST, M.Si,-Ist-radarselatan.bacakoran.co

BINTUHAN - Sebanyak 169 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kaur kembali mendapat kucuran bantuan bedah rumah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Bantuan bedah rumah terbagi di Kecamatan Maje, Tetap, dan Nasal.

"Dari kuota Bengkulu sebanyak 332 unit, alhamdulilah Kaur kebagian 169 unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kaur Dr. Ir. Hifthario Syahputra,ST, M.Si, Minggu (10/12).

Bantuan diserahkan secara bertahap sesuai pengajuan yang telah dilakukan. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp 20 juta yang mana uang tersebut dibelikan material untuk melakukan pembangunan rumah.

"Bantuan berupa uang tunai, tapi tidak serentak. Pemilik rumah diminta langsung membelikan material dan juga melakukan pembangunan. Kemudian setelah laporan diterima dengan bukti-bukti, tahapan selanjutnya akan dikucurkan," ujar Hiftario.

Kecamatan Maje mendapatkan kuota rehab RTLH sebanyak 28 unit. Rinciannya, Desa Parda Suka 15 unit, Desa Arga Mulya 11 unit, dan Desa Tanjung Beringin 2 unit.

Sedangkan Kecamatan Tetap menerima rehab RTLH untuk 71 unit. Seluruhnya disalurkan ke Desa Tanjung Agung. Sementara Kecamatan Nasal dengan 70 unit, terbagi untuk Desa Suka Jaya 8 unit, Air Palawan 16 unit, Muara Dua 15 unit dan Desa Tebing Rambutan 31 unit.

"Yang paling banyak itu di Desa Tanjung Agung. Memang sesuai dengan pendataan, di sana cukup banyak RTLH yang wajar mendapatkan bantuan," terang Hiftario.

Sementara untuk RTLH yang belum mendapatkan bantuan, Dinas Perkim Kaur telah melakukan pengusulan untuk bantuan 2024. Semua desa yang masuk kriteria Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) telah diusulkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Total ada sebanyak 3.735 unit rumah yang telah kami usulkan untuk menerima bantuan 2024 mendatang. Namun semuanya masih menunggu proses lebih lanjut," pungkas Hiftario. (jul)

Tag
Share