Pemerintah Desa Harus Berperan Aktif Perangi Narkoba

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemberantasan narkoba perlu dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke level desa maupun di lingkup keluarga itu sendiri.

Pemerintah desa harus lebih aktif dalam memerangi narkoba. Hal ini dikatakan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di sela - sela memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024, Rabu (26/6).

BACA JUGA:Besok Malam, Jemaah Haji Tiba di Bumi Sekundang Setungguan

Gubernur mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang mengintai masa depan generasi muda.

"Permasalahan narkoba ini merupakan masalah yang harus dihadapi bersama. Sehingga permasalahan di daerah pun menjadi refleksi bagi pemerintah desa juga," kata Gubernur.

Gubernur juga meminta kepada aparat pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk dapat mendukung program pemberantasan narkoba, sesuai juklak dan juknis dari Kementerian Dalam Negeri.

BACA JUGA:Harga Tinggi, Minat Warga Terhadap Beras SPHP Berkurang

Hal ini merupakan terobosan, karena urusan pemerintahan umum hanya terbatas hingga ke level kecamatan. Namun dengan peraturan tersebut, BNN yang memiliki program pemberantasan hingga ke akar rumput itu bisa masuk hingga ke tingkat desa.

Dikatakannya, pemerintah telah menetapkan atensi bagi daerah yang rawan terhadap peredaran narkotika. Sehingga Pemerintah daerah pun, tidak hanya terlibat dengan pemberantasan narkoba, melainkan sudah harus menjadi kewajiban.

BACA JUGA:Tari Daerah Kaur Meriahkan Puncak HUT Bhayangkara

"Permasalahan narkoba harusnya menjadi atensi juga oleh pemerintah daerah, jadi bukan hanya pelayanan mendasar saja," ujarnya.

Pelaksana Tugas BNN Provinsi Bengkulu Suraidah menyebut, BNN Provinsi Bengkulu senantiasa membuka ruang kepada semua kalangan dalam memerangi narkoba.

"Pemerintah dan masyarakat siap memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," pungkasnya. (cia)