Tolak RUU Peyiaran, Jurnalis Bengkulu Gelar Aksi Jalan Mundur Hingga Bawa Keranda

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 29 May 2024 - 19:27

AKSI: Jurnalis Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi dan KPID menolak RUU Penyiaran -Icha/Rasel-radarselatan.bacakoran.co

tolak ruu peyiaran, jurnalis bengkulu gelar aksi jalan mundur hingga bawa keranda                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - puluhan jurnalis yang tergabung dalam koalisi jurnalis bengkulu bersatu mengelar aksi unjuk rasa menolak revisi uu penyiaran nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran (versi maret 2024), sebab berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi dan ham.
dalam aksi ini, para jurnalis melakukan aksi tutup mulut di depan kantor komisi penyiaran penyiaran indonesia daerah (kpid) provinsi bengkulu. kemudian aksi jalan mundur sembari membawa keranda mayat bertuliskan "mayat kebebasan pers" di depan gerbang sekretariat dprd privinsi bengkulu, rabu (29/5/2024).
baca juga:pilkada 2024, kpu masih gunakan sirekap
tak hanya itu, jurnalis yang tergabung dalam aji bengkulu, ijti bengkulu, amsi bengkulu, fkw kahmi bengkulu serta radio dan ukm cinematografi universitas dehasen bengkulu ini juga membubuhkan tanda tangan di atas spanduk bertuliskan koalisi jurnalis bengkulu bersatu tolak ruu penyiaran.
aksi tutup mulut menggunakan lakban hitam diartikan pembungkaman serta membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum.
baca juga:posting program reskan di facebook, yanto: itu pendapat saya pribadi
sementara aksi membawa keranda mayat sebagai tanda mati demokrasi serta jalan mundur menandakan mundurnya demokrasi di indonesia.  
selain itu, jurnalis juga membawa sejumlah poster dengan beragam tulisan penolakan ruu penyiaran.
ketua aliansi jurnalis independen (aji) bengkulu, yunike karolina mengatakan, penolakan ruu penyiaran versi maret 2024, bukan tanpa alasan.
baca juga:ppdb dimulai juli, catat ini aturan lengkapnya 
sebab ruu ini dinilai memuat sejumlah pasal problematik yang dapat mengancam kebebasan pers, berekspresi, demokrasi dan ham.  
"hapus pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi dan ham. jangan bungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi," kata yunike.  
yunike menyebut, pasal 50b ayat 2 huruf c yang mengatur pelarangan praktik jurnalisme investigasi. sementara jurnalisme investigasi merupakan dasar dari jurnalisme profesional.
baca juga:anjing liar makin banyak, ghpr terus bertambah
jika pasal ini disahkan, kata yunike, maka publik hanya mendapat informasi seadanya dan tidak liputan mendalam serta kontrol sosial menjadi terbatas.
hal tersebut bertentangan dengan uu pers nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 2, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
lalu, ruu penyiaran pada pasal 34 sampai 36. kewenangan kpi untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan konten di media sosial.
baca juga:anggota dprd kaur diberi tambahan waktu kembalikan tgr
hal ini tentu mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet.
"konten siaran di internet wajib patuh pada standar isi siaran (sis) yang jelas-jelas mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip ham," ujar yunike.
pasal problematik lainnya, kata yunike, pasal 8 a ayat (1) huruf q, sengketa pers karya jurnalistik terutama penyiaran itu nantinya diselesaikan oleh kpi.
ini tentu bertentangan dengan uu pers nomor 40 tahun 1999, yang mana sengketa pers diselesaikan oleh dewan pers melalui hak jawab, koreksi dan lainnya.
baca juga:proyek dak fisik dinas pupr seluma masih sebatas tahap perencanaan
kemudian, pasal 51 e, sengketa pers akibat putusan kpi dapat diselesaikan melalui pengadilan. selanjutnya, pasal 50b ayat 2k, pembungkaman kebebasan berekspresi lewat ancaman kabar bohong dan pencemaran nama baik.
di pasal itu, mahkamah konstitusi ri telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, pasal 14 dan pasal 15 pada uu no 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat (1), tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab undang-uang hukum pidana pada 21 maret 2024.
baca juga:kesadaran minim, budaya “mising idar” masih terjadi
pada draf ruu penyiaran ini, lanjut yunike, menghapus pasal 18 dan 20 dari uu penyiaran no 32/2002. di mana pasal-pasal ini membatasi kepemilikan tv dan radio. hilangnya pasal-pasal ini akan mempermulus penguasaan tv dan radio pada konglomerasi tertentu saja.
"kami mendesak untuk tinjau ulang urgensi revisi uu penyiaran," kata yunike.
anggota bidang advokasj aji bengkulu, romi juniantra mengatakan, ruu penyiaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum dan berniat untuk mengendalikan secara berlebihan (overcontrolling) terhadap ruang gerak jurnalis.
baca juga:mayoritas arah kiblat masjid di seluma dipastikan akurat
hal itu tentu berdampak pada pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan pers, serta pelanggaran hak publik atas informasi.
"pasal-pasal dalam ruu penyiaran berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi" kata romi.
aksi yang dilakukan para jurnalis itu mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian polresta bengkulu.
massa juga berorasi serta meminta komisioner kpid bengkulu dan seluruh anggota dprd provinsi bengkulu, menandatangani surat penyataan penolakan ruu penyiaran versi maret 2024 serta bersurat ke kpi pusat dan dpr ri.
baca juga:ini ancaman pidana setrum dan racun ikan di sungai
namun, komisioner kpid bengkulu dan anggota dprd provinsi bengkulu menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan ruu penyiaran.
hanya satu anggota dewan yang berani menandatangani yakni suimi fales dari partai pkb. sedangkan ketua komisi iii tantawi dali sempat menemui massa namun menolak menandatangani. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan