DPRD Sahkan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penyelenggaraan Kearsipan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Minggu , 28 Apr 2024 - 18:01

PERDA: DPRD Provinsi Bengkulu mengesahkan Raperda Perpustakaan dan Kearsipan-Lisa Rosari-radarselatan.bacakoran.co

dprd sahkan raperda penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan                            radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - dprd provinsi bengkulu mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan menjadi perda.
raperda ini telah mendapatkan persetujuan dari delapan fraksi dprd provinsi bengkulu.
baca juga:dprd provinsi bengkulu sampaikan raperda inisiatif dewan
"mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yaitu penyelenggaraan kearsipan dan penyelenggara perpustakaan yang sudah diambil kata sepakat dari seluruh fraksi," kata wakil ketua dprd provinsi bengkulu, samsu amanah.
samsu mengatakan, dua raperda tersebut sudah dibahas secara intensif oleh komisi bersama mitra opd. perda penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan nantinya menjadi media peningkatan kinerja.
samsu juga mengucapkan terima kasih selaku unsur pimpinan dewan, kepada seluruh pihak terkait yang telah terlibat dalam pembahasan perda ini.
baca juga:pendaftaran pps pilkada 2024 di bengkulu selatan segera dibuka, berapa gajinya?
"(terima kasih) atas berbagai masukan, saran serta rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah, selama proses pembahasan dan usulan  raperda tersebut," sambung samsu.
kepala dinas perpusnas dan kearsipan (dpk) provinsi bengkulu, meri sasdi berharap kedua regulasi yang ada dapat memaksimalkan kinerja pelayanan dan kebijakan pada bidang perpustakaan dan kearsipan di wilayah bengkulu.
"harapan kita perda ini dapat memaksimalkan pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan," kata meri sasdi.
ia menambahkan, jika kedua perda telah mendapatkan nomor register dari kementerian dalam negeri (kemendagri) ri, pihaknya akan mensosialisasikan regulasi yang ada ke kabupaten/kota. sehingga keberadaan regulasi tersebut benar-benar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
baca juga:ajukan segera! juni, 1.118 unit alsintan bantuan akan dibagikan
"ini akan kita lakukan dalam rangka peningkatan indeks literasi tentang perpustakaan dan kearsipan agar lebih baik lagi di provinsi bengkulu. sehingga berkolerasi dengan kemajuan provinsi bengkulu," ujar meri sasdi.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu sekaligus ketua fraksi pdip dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, menyebut raperda penyelenggaraan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan merupakan regulasi yang penting bagi provinsi bengkulu dalam menata sistem penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang lebih baik.
"perbaikan tata kelola kearsipan dan perpustakaan provinsi bengkulu menjadi tujuan utama dari hadirnya peraturan daerah ini," kata edwar.
ia menambahkan, adanya dua regulasi tersebut juga mewujudkan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam pasal 8 undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
baca juga:budidaya limau nasi, berpotensi untuk bisnis
yang mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
lalu regulasi yang termuat dalam pasal 6 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab
dalam penyelenggaraan kearsipan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan aset nasional dan daerah, serta menjadi pengaman identitas dan jati diri bangsa.
baca juga:lagi, terdakwa kasus btt kembalikan kn rp 149 juta
"mendasar pada pentingnya rancangan peraturan daerah, baik ditinjau dari tujuan pembentukan maupun dari dasar hukum pembentukan, tentu dapat disimpulkan urgensinya bahwa rancangan peraturan daerah ini untuk segera dilakukan pengesahan," tutur edwar.
edwar menyebut, komisi iv dprd provinsi bengkulu memastikan bahwa segala proses pembentukan peraturan daerah (perda) telah dilalui secara komprehensif mulai dari penyusunan, harmonisasi pembahasan, hingga fasilitasi kementerian dalam negeri.
"sehingga rancangan peraturan daerah yang ada sebelumnya memang layak untuk segera disahkan," pungkasnya. (advertorial)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 29 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan