Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Sinergisitas Penanganan Sosial di Bengkulu
![](https://radarselatan.bacakoran.co/upload/df095853c60c04d2140cb9af81bfa359.jpg)
KUNKER: Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunker ke Jambi-IST/Rasel-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jambi.
Dalam kunjungan ini, Komisi IV mengunjungi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsos Dukcapil) Provinsi Jambi dan Unit Kerja Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Sentra Alyatama.
BACA JUGA:Peredaran Setengah Kg Sabu di Bengkulu Digagalkan, Dikendalikan Bandar Dari Luar
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan kunjungan ini dalam rangka koordinasi persoalan sosial.
"Banyak hal yang diperoleh dari kunker tersebut. Terutama berkaitan dengan penanganan permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu," kata Edwar, Jumat (19/4/2024).
Permasalahan sosial yang seperti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas, kemiskinan, perempuan, anak, lanjut usia (Lansia) dan lainnya. Dimana dalam penanganan itu dibutuhkan sinergitas.
BACA JUGA:“Ratu Samcodin” (Tidak) Kapok, Bebas Dari Penjara, Diringkus Lagi
Edwar mengatakan, dari hasil kunjungan itu diketahui bahwa Kemensos tidak lagi mengalokasikan anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Dekon kepada pemerintah daerah. Tetapi penanganannya melalui sentra masing-masing provinsi.
Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bisa mengusulkan kegiatan melalui unit kerja Kemensos tersebut.
"Untuk di Provinsi Bengkulu melalui Sentra Dharma Guna yang merupakan unit kerja Provinsi Bengkulu," sambung Edwar.
BACA JUGA:Kabar Gembira, KemenPAN-RB Tambah Formasi CPNS Bawaslu, Ini Tujuannya
Untuk penanganan sosial, tambah Edwar, tidak bisa dibebankan hanya dengan OPD teknis, dalam hal ini Dinsos saja. Tetapi juga OPD terkait lainnya, misal seperti infrastruktur maka bersinergi dengan Dinas PUPR.
Kedepannya, Edwar mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya dalam menangani persoalan sosial.
BACA JUGA:25 Hektar Sawah Tadah Hujan Diusulkan Dapat Pompa Air