Pembangunan Istana Presiden di IKN Selesai Juli, Istana Wapres Segera Dikerjakan

Reporter: |

Editor: sahri senadi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 17:40

Ilustrasi Pengerjaan IKN Nusantara-IST-radarselatan.bacakoran.co

pembangunan istana presiden di ikn selesai juli, istana wapres segera dikerjakan                            radarselatan.bacakoran.co, jakarta - pembangunan ibu kota negara (ikn) nusantara terus dikebut oleh pemerintah.
menteri pupr basuki hadimuljono mengungkap pembangunan istana presiden ditargetkan selesai pada juli 2024.
baca juga:pembangunan infrastuktur, sdm dan ekonomi berkelanjutan jadi prioritas 
"kalau kantor presiden istana presiden insyaallah sudah siap pada bulan juli," kata basuki kepada wartawan di kompleks istana kepresidenan, jakarta, rabu (13/3/2024).
terkait istana wapres, basuki mengatakan baru mulai dibangun. pembangunan akan dimulai juni atau juli.
"kalau istana wakil presiden baru akan dibangun. saya belum informasi pastinya mudah-mudahan juni-juli baru (dibangun)," ujarnya. basuki mengungkap alasan istana wapres baru dibangun. dia mengatakan hal itu terjadi karena ada perubahan desain.
"desainnya berubah, waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama," kata basuki.
baca juga:pemkab bengkulu selatan bakal bangun rsud tipe d
baca juga:warung makan wajib pasang tirai
"tapi setelah dicek pak presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi nah itu nanti kita nggak lelang ulang atau nggak gitu loh," sambungnya.
sementara itu, mendagri tito karnavian mengatakan, ibu kota indonesia tetap berada di dki jakarta sampai ada keputusan presiden terkait tanggal pemindahan ibu kota ke ibu kota negara (ikn) nusantara.
dia mengatakan hal itu diatur dalam undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.
"sebetulnya ada amanat dalam pasal 39 uu nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara, yaitu mengenai kedudukan, fungsi, dan peran ikn tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari provinsi dki jakarta ke ikn nusantara dengan keputusan presiden," kata tito dalam rapat kerja bersama baleg dpr di gedung dpr, senayan, jakarta, rabu (13/3/2024).
baca juga:pembacok warga seluma minta waktu untuk berdamai
baca juga:minim petunjuk, polisi kesulitan usut kasus pencurian rumah pns seluma
tito menyebut uu ikn tidak mengatur soal tanggal pemindahan ibu kota dari jakarta ke nusantara. hal itu, kata dia, akan diatur lewat keppres.
"jadi saat uu itu dibuat bersama-sama memang ini tidak dicantumkan secara eksplisit kapan waktu pindahnya karena masih menunggu pembangunan dan kemudian untuk dibuat fleksibel, maka diberikan kewenangan itu kepada presiden dengan keppres karena presiden yang paham kapan siapnya sarana dan prasarana itu," ujar tito.
tito menegaskan status ibu kota di jakarta akan hilang seiring diterbitkannya keppres tersebut. dengan demikian, status ibu kota di nusantara juga diakui secara de jure dan de facto.
baca juga:usut dana replanting sawit, pengurus kelompok dan pejabat dinas pertanian dicecar jaksa
"jadi, ketika keppres diterbitkan pemindahan ibu kota dari jakarta ke ikn, saat itulah ibu kota telah berpindah de jure dan de facto di ikn," katanya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan