Kejar Sertifikasi Aset Lahan dan Bangunan

Reporter: Ahmad Fauzan |

Editor: Suswadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 18:13

Kepala Dinas Perkimhub Seluma, Erlan Suadi-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

kejar sertifikasi aset lahan dan bangunan                            tais, radarselatan.bacakoran.co - meskipun pengurusan sertifikat aset pemerintah kabupaten (pemkab) seluma telah diapresiasi komisi pemberantasan korupsi (kpk) lantaran menjadi yang terbanyak di provinsi bengkulu.
namun dinas perumahan kawasan pemukiman dan perhubungan (perkimhub) seluma tetap terus mengejar proses sertifikasi lahan dan bangunan milik pemkab seluma.
baca juga:rencana larangan siswa bawa hp ternyata ditentang para orang tua
baca juga:sulap bahan bekas, jadi barang bernilai ekonomis
kepala dinas perkimhub seluma, erlan suadi mengatakan tahun ini dinas perkimhub seluma menargetkan minimal 120 aset lahan harus disertifikatkan.
baca juga:sambangi warga jelang pencoblosan, ini pesan polisi...
baca juga:kepala belum keras? pakai helm sni saat berkendara
"saat ini penyelesaian sertifikasi aset lahan terus kami kejar. seluruh lahan dan bangunan semuanya ditarget memiliki sertifikat," tegas erlan.
baca juga:waspada! maling sering beraksi saat jam ini
baca juga:250 personel polres bengkulu selatan dikerahkan amankan pemungutan suara
proses sertifikasi aset di seluma masih menjadi perhatian kpk. pasalnya masih banyak aset lahan yang belum disertifikatkan.
baca juga:puan sindir para caleg lewat pantun manis: kalau sudah dapat kursi jangan lupa janji
bahkan nilai tersebut masih cukup berpengaruh terhadap indeks monitoring center for prevention (mcp) seluma yang tergolong rendah. karena hingga saat ini masih ada sekitar total 400 lebih aset pemkab seluma yang belum bersertifikat.
baca juga:peran media menangkal berita hoaks dan mewujudkan pemilu damai
"meskipun diapresiasi namun tetap saja masih menjadi catatan kpk lantaran dahulu masih banyak aset yang belum disertifikatkan,"ujar erlan.
baca juga:sidang perdana 12 terdakwa btt, ada kekurangan volume pekerjaan
baca juga:mall of ampera butuh anggaran rp 100 miliar!
erlan mengatakan kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat ini cukup beragam dan kompleks.  mulai dari lahan atau bangunan dikuasai oleh warga. kemudian dikuasai oleh pihak lain maupun swasta. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan