Rencana Larangan Siswa Bawa Hp Ternyata Ditentang Para Orang Tua

Reporter: Ahmad Fauzan |

Editor: Suswadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 18:09

Rencana Larangan Siswa Bawa Hp Ternyata Ditentang Para Orang Tua-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

rencana larangan siswa bawa hp ternyata ditentang para orang tua                            seluma selatan, radarselatan.bacakoran.co - rencana pembahasan peraturan bupati (perbup) yang melarang siswa membawa handphone (hp) ke sekolah, ternyata ditentang beberapa orang tua siswa. alasannya, ada beberapa pertimbangan anak-anak sengaja diberikan hp oleh para orang tua.
salah satu orang tua siswa, sarjono yang juga kades tangga batu, mengatakan larangan siswa membawa hp akan membuat mereka para orang tua kesulitan berkomunikasi dengan anak mereka. terutama saat akan menjemput anak mereka ketika pulang sekolah.
baca juga:sambangi warga jelang pencoblosan, ini pesan polisi...
baca juga:kepala belum keras? pakai helm sni saat berkendara
ditambah lagi saat tetiba ada kebutuhan mendadak yang memerlukan komunikasi. “jika anak-anak bawa hp, orang tua bisa cepat dihubungi," ujar sarjono.
baca juga:waspada! maling sering beraksi saat jam ini
baca juga:250 personel polres bengkulu selatan dikerahkan amankan pemungutan suara
sarjono menyebut pihak sekolah dapat menerapkan aturan larangan memainkan hp ketika jam pelajaran. sehingga tidak menganggu proses belajar mengajar di sekolah.
baca juga:puan sindir para caleg lewat pantun manis: kalau sudah dapat kursi jangan lupa janji
baca juga:peran media menangkal berita hoaks dan mewujudkan pemilu damai
"tinggal lagi proses pengawasannya yang harus diperketat. agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, sekolah bisa menerapkan aturan," sambung sarjono.
baca juga:sidang perdana 12 terdakwa btt, ada kekurangan volume pekerjaan
baca juga:mall of ampera butuh anggaran rp 100 miliar!
sementara itu, kabag administrasi hukum pemkab seluma, nurpadlia belum lama ini mengatakan bahwa perbup larangan membawa hp ke sekolah belum dibahas. karena sampai saat ini belum sampai ke bagian administrasi hukum.
baca juga:tercatat 1.164 penyandang disabilitas bakal gunakan hak suara
baca juga:butuh pengembangan pelabuhan untuk kemajuan investasi bengkulu selatan
"mungkin masih dibahas di tingkat opd yang bersangkutan. karena sampai saat ini belum masuk ke bagian administrasi hukum," pungkasnya. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan