Pemprov Bengkulu Periksa Pajak Puluhan Kendaraan Dinas
PERIKSA: Pemprov Bengkulu periksa kendaraan dinas pejabat dan ASN guna pastikan pembayaran pajak-Lisa-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pengecekan terhadap puluhan kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor, yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (31/7/2025).
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
BACA JUGA:Lakukan Pembinaan UMKM, Untuk Tumbuh Kembangkan Pemasaran Produk
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, mengatakan
bahwa kendaraan dinas milik Pemprov yang terbukti menunggak pajak akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan, yakni sanksi berupa penempelan stiker penunggak pajak.
"Kendaraan mati pajak, baik roda empat maupun roda dua, yang tidak sesuai peruntukan, akan ditempeli stiker penunggak pajak," ujar Riki.
Untuk mempermudah proses pembayaran pajak, Pemprov Bengkulu juga menyediakan layanan Samsat Keliling di lokasi pemeriksaan, khusus bagi kendaraan yang ingin langsung melunasi kewajiban pajaknya.
BACA JUGA:4 Titik Jalinbar dan Pemukiman Warga di Seluma Terendam Banjir
Namun, untuk kendaraan yang mengganti nomor polisi, proses pembayarannya baru bisa dilakukan sore hari setelah seluruh data direkap.
Riki mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebagai bentuk keteladanan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar pajak.
Dengan upaya ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan dinas dapat meningkat.
Sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.
BACA JUGA:12 Gedung Balai KB Seluma Akan Diperbaiki
"Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, pajak kendaraan adalah salah satu sumber utama PAD. Maka dari itu, ASN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan harus menjadi teladan dalam kepatuhan pajak," kata Riki. (cia)