Ini Temuan BPK Atas Pengerjaan Infrastruktur di Seluma

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi |

Rabu , 17 Jan 2024 - 19:36

SERAHKAN: BPK menyerahkan LHP triwulan II tahun 2023 kepada Pemkab Seluma-Icha/Ist-radarselatan.bacakoran.co

BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu memberikan sejumlah catatan pada kegiatan Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023. Beberapa temuan di antaranya pada aspek pemilihan penyedia pada kegiatan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Yakni proses pemilihan penyedia lima kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah di lingkungan Disdikbud, pemilihan penyedia 14 kegiatan pembangunan rekonstruksi dan peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemilihan penyedia pengadaan pelapis tebing pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais.

"Peningkatan jalan di lingkungan kelurahan, enam kegiatan pembangunan gedung belum sepenuhnya sesuai ketentuan," kata Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Muhamad Toha Arafat, Rabu (17/1).

BACA JUGA:Ketam Belulus

Toha menambahkan, permasalahan juga ditemukan pada aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi berupa kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultansi, konstruksi, perencanaan dan pengawasan pada 11 OPD.

Lalu aspek penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan jasa konstruksi. Belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung atas 20 paket pekerjaan pada tujuh OPD lingkungan Pemkab Seluma, lebih bayar.

ini temuan bpk atas pengerjaan infrastruktur di seluma                            bengkulu - badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan bengkulu memberikan sejumlah catatan pada kegiatan belanja infrastruktur pemerintah kabupaten seluma tahun anggaran 2023. beberapa temuan di antaranya pada aspek pemilihan penyedia pada kegiatan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
baca juga:buku nikah ilegal, ternyata untuk anak bawah umur
baca juga:alhamdulillah kuota haji seluma jadi 175 orang
yakni proses pemilihan penyedia lima kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah di lingkungan disdikbud, pemilihan penyedia 14 kegiatan pembangunan rekonstruksi dan peningkatan jalan di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), pemilihan penyedia pengadaan pelapis tebing pada rumah sakit umum daerah (rsud) tais.
baca juga:korupsi dana bos, kepala smk al malik terancam dimiskinkan
baca juga:polisi imbau masyarakat selalu waspada tindak pidana
"peningkatan jalan di lingkungan kelurahan, enam kegiatan pembangunan gedung belum sepenuhnya sesuai ketentuan," kata kepala bpk ri perwakilan bengkulu, muhamad toha arafat, rabu (17/1).
baca juga:terdakwa perkelahian maut mulai disidang
baca juga:ketam belulus
toha menambahkan, permasalahan juga ditemukan pada aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi berupa kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultansi, konstruksi, perencanaan dan pengawasan pada 11 opd.
baca juga:atribut parpol penuhi jembatan elevated danau dendam
baca juga:gubernur: guru pppk tidak boleh pindah tugas!
lalu aspek penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan jasa konstruksi. belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung atas 20 paket pekerjaan pada tujuh opd lingkungan pemkab seluma, lebih bayar.
baca juga:petani tawang rejo ditangkap polisi
baca juga:polisi serius usut dugaan pencemaran limbah
"serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berupa pembangunan, peningkatan dan rekonstruksi atas 26 paket pekerjaan pada tujuh opd di kabupaten seluma lebih bayar," kata toha.
baca juga:puluhan rumah warga kota bengkulu terendam banjir
baca juga:pemprov dorong kelanjutan tol bengkulu - lubuk linggau
atas catatab ini, bpk merekomendasikan kepada bupati seluma agar memerintahkan kepala opd terkait untuk menetapkan sanksi daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku kepada konsultan perencana dan penyedia.
bupati juga diminta lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan di opd khususnya terkait dengan hps yang terindikasi bocor ke calon penyedia. "memproses dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pada jasa konsultansi dan kekurangan volume pekerjaan," kata toha.
toha menyebut bpk mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemkab seluma dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan daerah. namun proses pembangunannya harus sesuai prosedur dan aturan. (cia)