PBB Deklarasi Siap Jaga Kamtibmas Selama PSU

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Ketua dan pengurus Pemuda Batak Bersatu (PBB) DPC Bengkulu Selatan melakukan kunjungan silaturrahim ke Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilizan SIK SH. Kunjungan tersebut dilakukan karena Kapolres merupakan Dewan Pembina PBB Bengkulu Selatan. 

Adapun pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Menandai komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Bengkulu Selatan pada 19 April 2025 mendatang.

BACA JUGA:Seleksi PPPK Gelombang II, 616 Peserta Siap Ikuti Tes, Ini Jadwalnya

PBB secara tegas mendeklarasikan diri untuk siap menjaga kamtibmas selama proses PSU sampai selesai nantinya.

Ketua PBB, Deri Sagala usai melakukan pertemuan di ruang kerja Kapolres menuturkan Kapolres menyambut baik kunjungan PBB.

BACA JUGA:Sudah Ditolong Saat Kecelakaan, Buruh Harian Ini Justru Ingin Cabuli Anak Penolongnya

Bahkan menyebut bahwa PBB adalah organisasi pertama yang datang bersilaturrahim secara langsung dengannya. 

"Dukungan dan kerja sama dari elemen masyarakat tentunya sangat dibutuhkan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung," ujar Deri kepada Rasel, Kamis 10 April 2025.

BACA JUGA:Kapolres Bengkulu Selatan Ajak Sukseskan PSU, Pilih Paslon Sesuai Hati Nurani

Lebih lanjut, Deri menyampailan sebagai organisasi masyarakat pertama yang melakukan silaturrahim dengan Kapolres Bengkulu Selatan yang baru.

Tentunya Kapolres Bengkulu Selatan sangat senang dikunjungi dan membuka pintu selebar-lebarnya jika ingin bersilaturrahim.

BACA JUGA:Cuaca Buruk, Waspada Longsor dan Pohon Tumbang

"Tadi Pak Kapolres mengajak PBB untuk selalu menjaga situasi tetap aman, damai dan kondusif. Tentunya kami sangat siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban menjelang PSU nanti,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris PBB Ismed Putra Harminta. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di atas perbedaan politik.