Baru 10 BUMDes Sampaikan Hasil RAT ke DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat melakukan evaluasi dan menerima laporan dari BUMDes yang ada di Kabupaten Seluma -fauzan-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co - TAIS, Dinas DPMD Seluma kembali akan menyurati seluruh pengurus BUMDes di kabupaten Seluma agar secepatnya melaporkan hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggungjawabkan keuangan BUMDes tahun 2024.
Pelaporan keuangan oleh BUMDes diatur dalam PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang menyatakan seluruh BUMDes wajib menyampaikan laporan berkala. Kewajiban ini diperlukan agar tata kelola BUMDes berjalan transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:Sanggahan Berhasil, 89 PPPK Tahap II Dinyatakan Lulus Administrasi Tambahan
BACA JUGA:Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional
Di Kabupaten Seluma dari 182 desa baru 10 desa yang sudah menyampaikan rapat akhir tahun (RAT) tahun 2024. Yakni Desa Padang peri, Desa BP1, Desa Talang Sebaris, Desa Karang Dapo, Desa Paluh Terap, Desa Pagar Agung Ulu Talo, Desa Tumbuan Desa Purbosari, Desa Sukasari, dan Desa Muara Maras.
"Sementara ini baru 10 desa yang sudah melaksanakan RAT, " kata Kabid pemberdayaan desa, Yunian Lutfi.
BACA JUGA:PSU Di Bengkulu Selatan, Sejumlah Nama Muncul Untuk Gantikan Gusnan
BACA JUGA:Ratusan Jemaah PPITNI Akan Mengikuti Ibadah Suluk di Kaur
Dijelaskannya, data tersebut tercatat hingga akhir Februari 2025, kemungkinan data tersebut sudah berubah. Untuk tahun 2025 dari total dana desa (DD) yang diterima oleh setiap desa.
Sebanyak 20 persen harus dialokasikan untuk ketahanan pangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025, Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20 persen dari total DD.
BACA JUGA:Menyambut Bulan Puasa, Dewan Guru SMANTI Potong Sapi
BACA JUGA:Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMAN 3 BS Melalui In House Training
Program ketahanan pangan dikelola dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
"Penyertaan modal baru untuk BUMDes untuk bidang lain tahun ini tidak ada. Hanya untuk ketahanan pangan. Karena 20 persen DD harus di alokasikan untuk ketahanan pangan," pungkasnya. (rwf)