Pemerintah Pusat Diminta Bantu Anggaran Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi-Ist-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mendorong agar pemerintah pusat membantu anggaran pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) Kementerian Perhubungan.
Pasalnya, saat ini kondisi alur sudah sangat mengkhawatirkan dan terus mengalami pendangkalan.
BACA JUGA:Laporan Perekonomian Jadi Panduan Bagi Daerah
"Kita usulkan agar dapat dikeluarkan belanja tidak terduga dari Kementerian Perhubungan," kata Sumardi, Rabu (22/1/2025).
Sumardi mengatakan, untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian diperlukan penandatanganan bersama dari jajaran Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun instansi terkait lainnya yang menyatakan kondisi pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai membutuhkan penanganan darurat.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan gubernur agar menggelar rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda terkait hal ini.
BACA JUGA:Bangunan Belum Selesai Kontrak Pengerjaan RS Pratama Diperpanjang
Sumardi menilai selama ini anggaran pengerukan alur masih belum jelas. Pengerukan juga diserahkan kepada pihak swasta namun belum ada yang sanggup dengan anggaran pengerukan yang begitu besar.
"Setiap kementerian pasti dianggarkan dana untuk kebutuhan darurat atau belanja tidak terduga," ujar Sumardi.
Sementara itu, anggaran pengerukan alur diperkirakan sekitar Rp 210 miliar menurut perhitungan awal PT Pelindo Regional 2 Bengkulu.
BACA JUGA:Proses Relokasi Warga di Lokasi PPN Pasar Lama Terus Berlanjut, 28 Unit Rumah Dibongkar
Sedangkan APBB memperkirakan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Saat ini kondisi alur diperkirakan sudah berada pada angka minus 2,9 Mean Low Water Spring (MLWS). (cia)
- Tag
- Share
-
-
