Pemkab Bengkulu Selatan Segera Susun LPPD, Maret Laporan ke Kemendagri

Reporter: Wawan |

Editor: Sahri Senadi |

Minggu , 12 Jan 2025 - 19:23

Segera Susun LPPD-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan segera memulai proses penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2024.

Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Batas akhir laporan bulan Maret tahun 2025 harus sudah disampaikan ke Kemendagri.

Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Adapum Otoda) Setkab Bengkulu Selatan, Drs. Sudimawan menuturkan pihaknya segera menggelar rapat persiapan penyusunan LPPD dengan mengundang seluruh OPD dilingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

"Dokumen LPPD itu menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, dimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

Pemerintah daerah itu sendiri harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan," kata Sudimawan.

Dikatakan Sudimawan, dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah dan BPKP daerah yang bersangkutan.

pemkab bengkulu selatan segera susun lppd, maret laporan ke kemendagri                             radarselatan.bacakoran.co - kota manna, pemerintah daerah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan segera memulai proses penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun anggaran 2024.
penyusunan dokumen  ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
baca juga:cegah sogokan, dewan pantau seleksi cpns dan pppk
baca juga:pelayanan kesehatan di bengkulu selatan terus ditingkatkan
laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. batas akhir laporan bulan maret tahun 2025 harus sudah disampaikan ke kemendagri. 
kabag administrasi pemerintahan dan otonomi daerah (adapum otoda) setkab bengkulu selatan, drs. sudimawan menuturkan pihaknya segera menggelar rapat persiapan penyusunan lppd dengan mengundang seluruh opd dilingkungan pemkab bengkulu selatan. 
baca juga:desa harus pedomani permendes pdt, 20 persen dd untuk ketahanan pangan
baca juga:senin, dprd seluma gelar rapat penyampaian usulan pelantikan bupati-wabup 2025-2020
"dokumen lppd itu menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, dimana kementerian dalam negeri (kemendagri) menetapkan indikator kinerja kunci (ikk) untuk masing-masing urusan.
pemerintah daerah itu sendiri harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan," kata sudimawan.
baca juga:akhir februari, ditargetkan peletakan batu pertama kantor kajari seluma 
baca juga:distan seluma usulkan 3000 dosis vaksin atasi penyebaran pmk
dikatakan sudimawan, dalam menyusun lppd, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam lppd.
data yang dituangkan dalam lppd wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah dan bpkp daerah yang bersangkutan. 
baca juga:desa kota agung kembali jadi sorotan, diduga dd 2024 dikerjakan tahun 2025
baca juga:pemkab seluma pastikan pad 2025 meningkat, namun dbh turun
sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan lppd menggunakan ikk output (keluaran) dan ikk outcome (hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
baca juga:satpol pp kaur ajak pelajar hindari hal negatif
baca juga:polres kaur imbau peternak waspadai pelaku curnak dengan hal ini
selanjutnya, lppd digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (eppd) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 
"evaluasi lppd dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas lppd secara berkelanjutan, yang pasti saat ini masih tahap pengumpulan data dari masing-masing opd,” pungkas sudimawan.
baca juga:pantai indah dan memukau di malang, pantai banyu meneng namanya, cocok untuk tempat liburan bersama keluarga
ia menambahkan sebagai upaya peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, berusaha dalam memberikan hal yang terbaik sehingga dapat menyajikan data-data yang valid dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun laporan dan mengisi ikk lppd. 
"penyusunan lpppd merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam pp nomor 3 tahun 2007 tentang lppd kepada pemerintah, lkpj kepala daerah kepada dprd dan informasi lppd kepada masyarakat," demikian sudimawan. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan