Hanya 30 Persen Anak Di Bengkulu Jalani PAUD
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti-istimewa-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co - BENGKULU, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan angka partisipasi kasar anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) hanya 36,03 persen. Dari jumlah itu hanya sekitar 50 persen yang mendapatkan layanan PAUD berkualitas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan arah kebijakan yang sangat penting untuk membangun generasi Indonesia yang hebat, generasi Indonesia yang kuat.
BACA JUGA:BNNK Bengkulu Selatan Rehabilitasi 20 Pecandu Narkoba Selama 2024
BACA JUGA:Pemda Bengkulu Selatan Didesak Cabut IUP PT. ABS
Ia mengatakan bahwa pentingnya pendidikan dasar, pendidikan prasekolah dasar, bahkan pendidikan sejak dari dalam kandungan.
"Banyak sekali penelitian yang menunjukkan betapa anak-anak yang memiliki pengalaman belajar di PAUD baik PAUD formal di taman kanak-kanak maupun PAUD nonformal di kelompok bermain bahkan penitipan anak memiliki kemampuan dan juga memiliki ketahanan mental,
BACA JUGA:Sekda Bengkulu Selatan Apresiasi Peluncuran DRPPA
BACA JUGA:Bantu Para Lansia, Dinsos Bengkulu Selatan Rutin Salurkan Bantuan
intelektual, dan sosial yang lebih tinggi untuk mereka sukses dalam pendidikan di jenjang yang ada di atasnya," kata Abdul Mu'ti.
Ia mengatakan, pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi penting dalam membangun generasi yang memiliki keceriaan, memiliki optimisme, dan tumbuh kembang yang baik dan sehat.
BACA JUGA:Server Rusak, Pembayaran PBB-P2 di Bengkulu Selatan Terganggu
BACA JUGA:Jangan Dianggap Remeh, Ciri-Ciri Vertigo yang Dipicu Asam Lambung
Anak-anak adalah kunci pembangunan bangsa di masa depan. Mereka adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini di kemudian hari. Tentunya mereka harus dipersiapkan dengan optimal sedini mungkin.
Namun, saat ini masih banyak tantangan dalam pengembangan anak usia dini di Indonesia. Tantangan lain seperti akses yang belum merata,