Pemerintah Daerah Diminta Mewaspadai Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Nataru

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Antisipasi ini disampaikan lantaran setiap momen hari besar keagamaan dan menyambut tahun baru rawan terjadi kenaikan harga komoditas.

BACA JUGA:Estimasi PBG Pabrik Minyak Goreng Rp 400 juta

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, diketahui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng.

“Jadi, ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

BACA JUGA:DPRD Seluma Rangkum Aspirasi Masyarakat

Pemerintah daerah harus melakukan langkah konkret untuk mencegah lonjakan harga. Diantaranya menggelar operasi pasar, hingga mengadakan gerakan pangan murah.

“Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” imbuhnya.

BACA JUGA:Sepanjang Tahun Ini, 23 Nyawa Melayang di Jalan Raya

Selain itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi. Kota tersebut diketahui telah menjalankan strategi 4 K dalam mengendalikan inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif. Strategi tersebut diterapkan dengan melibatkan pihak terkait.

BACA JUGA:BREAKING NEWS : Bencana Kebakaran di Kecamatan Kedurang, Rumah Warga Terbakar Hebat

Bima berharap upaya itu dapat dicontoh oleh daerah lainnya. Di samping itu, dirinya juga menekankan pemda untuk melakukan enam langkah konkret, di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA:Mengenal Macam-Macam Pukulan dalam Permainan Tenis Meja

Menurut data yang dikantongi Kemendagri per 23 Desember 2024, baru 40 Pemda yang menjalankan enam langkah konkret tersebut. Sementara 158 Pemda telah melakukan empat hingga lima langkah konkret, dan 266 pemda melaksanakan satu hingga tiga upaya dalam menangani inflasi. (**)