JAKARTA – Pernyataan Mahfud MD mengatakan konflik kepentingan di pusaran anggota DPR RI menggunakan kewenangannya namun hanya demi kepentingan pribadi, dinilai sangat berani. Sebelumnya Mahfud menyatakan banyak anggota dewan yang sok keras di rapat dengan menteri atau wakil pemerintah. Namun, sikap keras tersebut justru digunakan untuk memesan proyek dari pemerintah.
"Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest," ucap Mahfud dalam dialog publik dengan PP Muhammadiyah di kampus UMJ, Kamis (23/11) lalu.
Calon wakil presiden nomor urut 3 berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang juga menjabat Menko Polhukam menyebut bahwa kekuasaan saat ini tak sedikit bertindak eksesif atau melampau kewenangan. Mereka kerap terikat dengan konflik kepentingan pribadi.
Kondisi itu, kata Mahfud, belakangan berimbas pada penurunan indeks korupsi di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, ujar Mahfud, Indonesia terus mengalami penurunan indeks korupsi dari semula 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.
Dalam kesempatan itu Mahfud mencontohkan banyak anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha. Dengan latar belakang itu, tak sedikit anggota dewan yang memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka pribadi.
"Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," imbuhnya. (**)