radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bappeda-Litbang secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara yang diselenggarakan di aula Bappeda-Litbang ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Sukarni, M.Si dan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, hingga perwakilan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
BACA JUGA:Pengawasan dan Pendampingan Koperasi dan UKM di Kaur Hadapi Berbagai Tantangan
Dalam sambutannya, Sekda Bengkulu Selatan, Sukarni menyampaikan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan pijakan strategis yang akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
"RPJMD ini harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kita ingin pembangunan yang inklusif, berpihak kepada rakyat dan dilaksanakan dengan semangat kolaborasi," kata Sukarni.
Sukarni menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan agar program pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029, Utamakan 4 Skala Prioritas
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Al Jauhari dalam presentasinya, memaparkan garis besar tahapan penyusunan RPJMD, arah kebijakan, serta kondisi eksisting daerah.
Dia menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan memuat visi besar Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Membangun kabupaten Bengkulu Selatan yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.
Untuk mendukung visi tersebut, telah dirumuskan lima misi utama, yakni mewujudkan penyetaraan pembangunan desa dan kota melalui peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.
BACA JUGA:Krisis Listrik Di Kaur Segera Berakhir, Pembangunan SUTT Hampir Rampung
Mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, serta menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, selanjutnya memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain menyoroti sejumlah capaian positif seperti peningkatan IPM, indeks ketahanan pangan, dan pulihnya pertumbuhan ekonomi, Kepala Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan juga menekankan tantangan yang masih dihadapi daerah, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan, serta kualitas lingkungan yang perlu diperbaiki.
BACA JUGA:Klaim Jaminan Hari Tua Didominasi Pekerja Yang Mengundurkan Diri
"RPJMD ini akan menjadi jembatan antara visi politik dan kebijakan teknokratis. Oleh karna itu, kami mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam forum ini agar perencanaan yang disusun benar-benar mewakili aspirasi masyarakat," pungkas Fikri. (one)