Bupati: Kapasitas Fiskal Rendah, Cari Alternatif Pembiayaan Pembangunan

KOTA MANNA,radarselatan.bacakoran.co - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan merasakan beban APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun ini sangat berat untuk pembangunan daerah.

Selain ada kewajiban menghibahkan dana APBD sebesar kurang lebih Rp 40 Miliar untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga mempunyai beban pembiayaan wajib yang harus dipenuhi.

BACA JUGA:Petani Bengkulu Selatan Wajib Sabar, Kuota Pupuk Subsidi Turun Drastis

Dari postur APBD Rp 1 Triliun tersebut, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar kurang lebih Rp 583 Miliar. Di dalamnya terdapat belanja wajib pegawai yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 460 Miliar.

Jadi dari sisa belanja pegawai inilah yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membiayai pembangunan yaitu sebesar Rp 123 Miliar. Oleh sebab itulah Bengkulu Selatan dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

BACA JUGA:Proyek Gedung BUMDes Gelumbang Terindikasi Rugikan Negara

Dengan keterbatasan kamampuan fiskal Bengkulu Selatan yang rendah tersebut maka Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif mencari alteranatif pembiayaan di luar APBD atas banyaknya usulan perencanaan pembangunan.

Sebagai dicontoh adalah pembangunan revitalisasi Tebat Gelumpai yang saat ini dan terus berjalan dilakukan pembangunannya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS Sumatera VII).

BACA JUGA:Pembakaran Kantor Desa Muara Danau Direncanakan, Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara

Revitalisasi Tebat Gelumpai menjadi contoh upaya keras Pemerintah Kabupaten untuk mencari alternatif pembiayaan dalam pembangunanan yang dikategorikan memiliki fungsi strategis. 

“Selain sebagai daerah tangkapan air, tebat Gelumpai juga menjadi salah satu potensi pariwisata yang menjanjikan. Pembangunan yang bersifat strategis inilah yang terus kami upayakan dan usulkan berulang-ulang ke BWS,” kata Bupati Gusnan Mulyadi.

BACA JUGA:Terindikasi Langgar Penyaluran BBM, SPBU Bakal Disanksi

Selain itu, Bupati juga memastikan bahwa usulan pembangunan pelabuhan Pasar Bawah Level II selalu gencar dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan melalui pembiayaan Pemerintah Pusat, bahkan rasa optimisnya bahwa usulan itu akan diterima dan terlaksana melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. 

BACA JUGA:Hamdan: Jangan Selewengkan Dana Desa