Tegas Pendamping PKH Dilarang Pegang KKS

Terbukti Melanggar, Bisa Dipidana!

KOTA MANNA - Dinas Sosial Bengkulu Selatan (BS) mengingatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilarang memegang kartu keluarga sejahtera (KKS) milik keluarga penerima manfaat (KPM). Kepala Dinas Sosial BS, Efredy Gunawan,S.STP, M.SI mengancam akan memberhentikan Pendamping PKH yang terbukti memegang kartu KKS.

KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan bansos juga dilakukan sendiri. Tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Sebaliknya, tidak boleh ada “imbal jasa” atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM.

Kemensos RI juga mewajibkan para pendamping dan koordinator PKH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para KPM. Sosialisasi tersebut mencakup soal kebijakan perubahan waktu penyaluran bansos dan besaran nilai yang diterima per bulan, tata cara penarikan bansos, tata cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM, dan termasuk mengedukasi KPM tentang tata cara pengaduan.

Sosialisasi ini didukung oleh pemerintah daerah, serta bank penyalur bansos. "Saya minta tidak ada pendamping yang memegang KKS milik KPM, karena tugas pendamping untuk mendampingi bukan memegang KKS," tegasnya.

KKS sebagai kartu penanda peserta PKH yang berfungsi untuk kartu ATM. Dengan begitu KPM dapat mencairkan bantuan melalui ATM terdekat. Jika terbukti ada pendamping yang dengan sengaja memegang atau menguasai KKS, maka bisa dipidanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

"KKS ini sama dengan Kartu ATM bank yang dipakai masyarakat umum. Tentu KKS ini merupakan privasi bagi pemiliknya, yaitu KPM sendiri. Jadi tidak boleh dipegang orang lain," kata dia.

Dalam hal itu, pihaknya tak segan menghentikan  pendamping PKH yang kedapatan membawa kartu KKS. Apapun alasannya, KKS harus diserahkan ke KPM. 

"Mau hilang atau rusak, biarkan KPM yang pegang. Karena itu hak mutlak KPM," imbuhnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada aparat desa ataupun BUMDes selaku penyuplai komoditas tidak diperbolehkan memegang kartu KKS milik KPM. Sebab, pihaknya juga kerap mendapatkan informasi adanya BUMDes atau pengusaha agen BRIlink yang memegang kartu KKS.

"Memang yang saya dapat informasi masyarakat sendiri yang meminta, karena KPM tidak mau ribet atau takut kartu hilang. Tapi, kami tegaskan itu tetap tidak boleh," kata dia. (rzn)