Persiapan Proyek Pelebaran Jalan Letnan Tukiran-Simpang Rasuwi Dimatangkan

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan mematangkan persiapan proyek peleberan jalan Letnan Tukiran-Jalan Raja Khalifah-Jalan Kolonel Berlian, sampai Simpang Rasuwi. Jalur tersebut menjadi jalur strategis penghubung pusat aktivitas masyarakat.

Belum lama ini Dinas PUPR Bengkulu Selatan melakukan rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur terkait.

BACA JUGA:Cegah Serangan DBD Dinkes Gencar Lakukan Fogging

Di antaranya perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), PLN, PDAM, Telkom, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta pihak kecamatan dan kelurahan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, Ir. H. Teddy Setiawan, ST, MM, M.Si menyampaikan tujuan utama rakor adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah teknis antarinstansi.

Terutama terkait penanganan lahan, penataan utilitas publik, serta aspek lingkungan yang terdampak dari proyek pelebaran jalan tersebut.

BACA JUGA:Peserta KB Baru DI Bengkulu Capai 4.486 Akseptor

"Rakor bukan hanya membicarakan teknis konstruksi, tetapi juga koordinasi yang menyeluruh agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Pelebaran jalan ini harus dilakukan dengan perencanaan matang, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Teddy.

Dijelaskan Teddy, proyek pelebaran jalan Letnan Tukiran-Simpang Rasuwi ini merupakan bagian dari program penguatan jaringan transportasi kota. Yang diharapkan dapat mengurai kemacetan di beberapa titik padat kendaraan.

BACA JUGA:Budaya Sekujang Tampil di Kota Tua Jakarta

Selain itu, juga memperlancar arus lalu lintas menuju kawasan ekonomi dan pemukiman warga.

Pelebaran jalan juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan tersebut. Sebab jalur tersebut merupakan salah satu akses vital menuju pusat kota. 

BACA JUGA:Soal Tambang Emas, Bupati Hadiri FGD Bersama PT ESDM

Ditambahkan Teddy, kerja sama lintas sektor sangat penting dalam memastikan seluruh utilitas publik seperti jaringan listrik, air, dan telekomunikasi tertata dengan baik sebelum pengerjaan fisik dimulai.