Pemerintah Pusat Perhatikan Persoalan TBC di Daerah

radarselatan.bacakoran.co - JAKARTA, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mengatasi permasalahan tuberculosis (TBC).

Para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menggunakan otoritas serta kewenangan yang dimiliki dalam mengatasi persoalan tersebut.

BACA JUGA:Ketua DPRD Bengkulu Selatan Apresiasi Bupati yang Aktif Lobi Program di Pusat

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Tito saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

“Mohon kepada rekan-rekan kepala daerah yang memiliki power, otoritas, kebijakan, sumber daya, lebih serius menangani ini,” kata Tito dalam keterangannya.

BACA JUGA:Bos Tambang Batubara di Bengkulu dan Anaknya Dijerat TPPU

Ia mengatakan penyakit tersebut masih menjadi masalah utama yang dialami sejumlah masyarakat di Indonesia dan pemerintah pusat terus berupaya mengatasinya.

"Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat serius mengenai penanganan masalah tuberkulosis/TBC ini membutuhkan keseriusan kita,"ujarnya.

BACA JUGA:Percepat Penyelesaian Konflik Pertanahan

Penanganan TBC, kata Tito, semestinya dapat dilakukan lebih intensif melalui kerja sama lintas sektor, khususnya di daerah, apalagi Indonesia pernah menghadapi kasus yang lebih berat yakni saat pandemi COVID-19.

Saat itu, bahkan vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan, namun berkat kerja keras semua pihak, pandemi tersebut dapat dikendalikan secara cepat dan efisien.

BACA JUGA:Bupati Tegaskan Permudah Investor Masuk ke Seluma

Dalam konteks penyakit TBC, khususnya terkait ketersediaan vaksin, penanganan telah lama diketahui, karena itu upaya vaksinasi perlu terus digencarkan agar kasus TBC dapat ditekan.

Ia menekankan, penanganan TBC merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda).