Terkait Status Lahan Lapter I dan Lapter II, Bupati Bengkulu Selatan Lobi Kementerian Keuangan

Reporter: Sugio Aza Putra |

Editor: Suswadi AK |

Jumat , 11 Jul 2025 - 19:26

Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

terkait status lahan lapter i dan lapter ii, bupati bengkulu selatan lobi kementerian keuangan                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - terkait status lahan lapangan terbang (lapter) i dan lapter ii, bupati bengkulu selatan, h. rifai tajudin, s.sos melobi kementerian keuangan.
langkah itu dilakukan bupati untuk memperjelas status lahan yang tercatat sebagai aset kementerian pertahanan cq tni angkatan udara tersebut. 
baca juga:bupati bengkulu selatan ingin rshd manna bersaing dengan rumah sakit swasta
sudah bertahun-tahun, status lahan lapter i dan lapter ii belum ada kejelasan. lahan yang luasnya mencapai ribuan hektar di kawasan padang panjang itu dibawah penguasaan tni au.
sementara di lain sisi, dilahan tersebut berdiri pusat perkantoran pemda bengkulu selatan dan banyak rumah penduduk.
baca juga:wabup bengkulu selatan ajak budayakan gotong royong di masyarakat
“semua aset negara tercatat di kementerian keuangan. makanya kita tempuh jalur ini untuk memperjuangkan status lapter. kita ingin ada kejelasan soal lahan lapter, apakah bisa dihibahkan ke daerah atau ada solusi lain,” kata bupati.
baca juga:pemda se-provinsi bengkulu diminta tindak lanjuti dugaan pencemaran limbah
dikatakan bupati, memang tidak masuk akal kawasan perkantoran berdiri dilahan yang bukan milik pemda, bahkan kantor bupati bengkulu selatan berdiri di lahan yang tidak ada sertifikat kepemilikan yang sah daerah. 
baca juga:pad tak tercapai dewan minta bupati seluma evaluasi bapenda
“lokasi perkantoran di daerah kita ini berdiri dilahan yang statusnya bukan milik sendiri. itu sebetulnya sangat disayangkan. makanya kita upayakan agar ada itu ada kejelasan, sehingga tidak selamanya statusnya seperti sekarang ini,” ujar bupati.
baca juga:ikhwan effendi ditunjuk jadi plt kepala dlh seluma
apabila lahan lapter memang tidak bisa dihibahkan ke pemda, kata bupati, diharapkan ada solusi lain dari pemerintah pusat untuk kejelasan status kawasan perkantoran pemda bengkulu selatan.
salah satunya dengan dukungan anggaran untuk mencari lahan dilokasi lain sebagai pusat perkantoran.
baca juga:kasatpol pp ingatkan masyarakat agar tidak menyetrum ikan di sungai 
“kalau memang lahan lapter tidak bisa dihibahkan ke pemda, kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan anggaran pemindahan lokasi perkantoran yang status lahannya adalah milik pemda,” ujar bupati. (yoh)

Tag

# lahan lapter i dan lapter ii

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 12 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan