Tapal Batas Bengkulu Selatan-Kaur Memanas, Apdesi Kedurang Angkat Bicara

Reporter: Gio |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 13 Jan 2025 - 20:06

TOLAK: Apdesi Kedurang menyatakan sikap menolak adanya perkumpulan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Kedurang-Gio-radarselatan.bacakoran.co

tapal batas bengkulu selatan-kaur memanas, apdesi kedurang angkat bicara                            radarselatan.bacakoran.co - kedurang, tapal batas kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten kaur sedang memanas. hal itu dipicu dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan forum persatuan warga kedurang (fpwk).
terkait hal tersebut, asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kecamatan kedurang angkat bicara.
baca juga:dalami pemeriksaan dugaan korupsi pembebasan lahan, juru ukur bpn diperiksa jaksa kejari seluma
baca juga:penyidik temukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus pad megamall
apdesi mengecam adanya perkumpulan masyarakat yang mencatut nama warga kecamatan kedurang. mereka menegaskan kalau perkumpulan tersebut tidak resmi.
apdesi kedurang juga resah karena fpwk membawa nama warga kedurang memprotes tapal batas bengkulu selatan dan kaur.
baca juga:tak lulus pppk, ratusan honorer nakes serbu dprd
baca juga:pembunuhan nenek dan cucu di desa karang dapo: tersangka buka suara, pengakuannya mengejutkan
“kami kepala desa di kecamatan kedurang tidak pernah terlibat dalam kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga kedurang.
kami juga menolak kelompok masyarakat tersebut mengatasnamakan wilayah atau warga kedurang,” tegas ketua apdesi kedurang, edi susanto.
baca juga:bangunan tempat usaha percetakan di kaur terbakar
baca juga:bandel, pedagang buah di alun-alun kota bintuhan diangkut satpol pp
apdesi kedurang telah membuat surat pernyataan sikap atas adanya perkumpulan masyarakat yang mencatut warga kedurang.
apdesi tidak terlibat dalam hal apapun terkait perkumpulan tersebut. atas dasar itulah, apdesi mengimbau masyarakat yang bergabung dalam kelompok tersebut agar segera menarik diri. karena perkumpulan itu tidak jelas dan tidak resmi.
baca juga:perlu solusi konkret atasi konflik manusia dan harimau
baca juga:hanya 30 calon pendamping haji yang diajukan ke kemenag
apdesi juga menyoroti perkumpulan masyarakat tersebut yang sudah menjalankan fungsi di luar batas.
sebab penyelesaian tapal batas kabupaten bukan kewenangan masyarakat, tapi merupakan ranahnya pemda dan pemprov. 
baca juga:evaluasi molor, plt gubernur pastikan tidak ada honorer 
baca juga:terkait program makan bergizi gratis, dewan bakal koordinasi ke pusat
“kalau protes soal tapal batas, itu ada wewenang yang terkait. makanya kami masyarakat kedurang tidak pernah ikut campur soal itu,” tegas edi susanto. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 14 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan