Pemdes Harus Selalu Update Terus DTKS

Reporter: Wawan |

Editor: Sahri Senadi |

Jumat , 29 Nov 2024 - 17:49

LAYANAN : Petugas Dinsos Bengkulu Selatan memberikan layanan langsung termasuk pengecekan DTKS terhadap masyarakat di desa belum lama ini -wawan-radarselatan.bacakoran.co

pemdes harus selalu update terus dtks                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, dinas sosial (dinsos) kabupaten bengkulu selatan mengharapkan agar pemerintah desa (pemdes) selalu mengupdate secara rutin data terpadu kesejahteraan sosial (dtks).
sesuai keputusan menteri sosial (mensos) ri nomor 150 tahun 2022 tentang pengusulan bagi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari kementerian sosial harus layak masuk kedalam dtks. 
baca juga:pilkada masih ada petugas kpps meninggal, kpu: jumlahnya capai 6 orang
karena itu, pemerintah desa (pemdes) memiliki kewenangan menentukan masyarakat yang layak dan tidak layak masuk dalam dtks. pemerintah desa diharapkan dapat selalu mengupdate dtks warganya. 
kepala dinas sosial kabupaten bengkulu selatan, efredy gunawan m.si mengatakan, pengusulan dan verifikasi dtks dilakukan oleh operator desa dalam aplikasi sistem kesejahteraan sosial next generation(sik-ng). sehingga, masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke dinas sosial.
baca juga:pleno hasil pilkada bengkulu selatan ditarget selesai 3 desember
"apalagi kalau masyarakat yang berasal dari kecamatan yang jauh, seperti kecamatan ulu manna, kedurang ilir dan kedurang.
mereka cukup temui saja operator desa karena saat ini pelayanan sudah kita dekatkan kepada masyarakat melalui pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di desa," terang efredy.
baca juga:kenali manfaat kacang hijau untuk kesehatan
untuk memasukkan masyarakat dalam dtks harus melalui hasil musyawarah desa (musdes). jangan sampai nantinya pada saat pengusulan,
kepala desa (kades) dipersalahkan mengapa masyarakat tersebut bisa masuk dalam dtks padahal tergolong mampu atau dengan alasan lain.
baca juga:5 manfaat ginkgo biloba beserta efek sampingnya
sesuai aturan dalam penentuan layak dan tidaknya masyarakat mendapatkan bantuan sosial harus melalui musyawarah di tingkat desa.
"nantinya dengan penentuan tersebut, kita berharap pemerintah desa harus melakukan validasi dan verifikasi setiap bulannya, apakah masih tetap layak atau tidak menerima bantuan dari kementerian sosial tersebut," pungkasnya.
baca juga:4 manfaat bubuk kopi untuk kesehatan kulit wajah, dijamin tanpa efek samping, ini cara membuatnya
apalagi, saat ini untuk 142 dan 16 keluaran di wilayah kabupaten bengkulu selatan, puskesosnya sudah terbentuk semuanya.
untuk itu diharapkan terus dilakukan verifikasi dan validasi dtks sekaligus menginput data ke aplikasi sik-ng, agar data tersebut valid. 
baca juga:polda bengkulu siaga jaga kondisi damai pasca pilkada serentak 2024
"kalau sampai hal itu dibiarkan. maka sampai kapanpun data yang kita miliki tidak akan pernah valid. seperti contoh masyarakat yang sudah meninggal, sudah pindah penduduk, atau sudah mampu tetapi tetap saja terdata menerima bantuan," pungkasnya. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan