Hukum Adat Mulai Diterapkan, Pemkab Bengkulu Selatan Sosialisasi Perda Adat Istiadat

Reporter: Rezan Okto Wesa |

Editor: Suswadi AK |

Minggu , 29 Sep 2024 - 19:08

Pjs Bupati Bengkulu Selatan Sisardi MM saat menyampaikan sosialisasi Perda Adat Istiadat-Rezan-radarselatan.bacakoran.co

hukum adat mulai diterapkan, pemkab bengkulu selatan sosialisasi perda adat istiadat                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan menyosialisasikan perda nomor 6  tahun 2024 tentang adat istiadat.
dengan perda adat istiadat ini, artinya hukum adat dapat diterapkan untuk beberapa masalah yang bisa ditangani secara adat.
baca juga:bawaslu segera bacakan putusan, reskan-faizal minta pendukung bersabar
sosialisasi digelar dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) bengkulu selatan ini agar masyarakat mengetahui isi dari perda yang telah disahkan.
perda adat istiadat ini memuat semua yang berkaitan dengan norma dan adat yang akan menjadi satu acuan dalam penetapan hukum adat di masyarakat.
baca juga:kampanye paslon jangan “saling serang”, ciptakan suasana yang sejuk
"untuk diketahui, secara garis besar perda ini kita harapkan ketika diterbitkan dan memuat semua yang berkaitan dengan norma dan kebiasaan di bengkulu selatan bisa menjadi salah satu acuan dalam penetapan hukum adat di masyarakat," ujar pjs bupati bengkulu selatan, sisardi kepada rasel, minggu 29 september 2024.
baca juga:ini lapangan yang boleh digunakan paslon untuk kampanye di seluma
sisardi menyampaikan buku perda tentang adat istiadat bengkulu selatan tahun 2024 sudah diserahkan di wilayah kecamatan manna dan bunga mas oleh sekretaris daerah (sekda) bengkulu selatan, sukarni dunip sp msi.
baca juga:jalan di desa bandung ayu butuh pengaspalan
nantinya buku perda tersebut akan diserahkan secara menyeluruh kepada 11 kecamatan yang ada di bengkulu selatan.

"agar nantinya semua lapisan yang berkaitan bisa terus menyebarkan informasi terkait adat istiadat. sehingga  kedepannya masyarakat bisa menjalankan kebiasaan adat yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku dengan landasan hukum yang jelas," sampainya.
baca juga:pjs bupati ingatkan perda adat harus jadi acuan
sisardi menjelaskan sosialisasi dan penyerahan buku juga dilakukan secara bersama-sama dengan dikbud bengkulu selatan.
adapun yang diundang pada sosialisasi dalam mengenalkan perda adat istiadat yaitu para camat, babinsa, lurah, kepala desa, bpd dan badan musyawarah adat (bma) setiap kecamatan.
baca juga:perbanyak pelatihan pelaku usaha
"sosialisasi ini menjadi tugas dari dinas dikbud karena adat istiadat termasuk di dalam budaya yang menjadi sektor dari dinas dikbud," jelasnya.
sementara itu, plh kepala dikbud bengkulu selatan, lusi wijaya mpd menambahkan bahwa perda adat istiadat diterbitkan karena bengkulu selatan telah melakukan otonomi daerah.
baca juga:ini desain bentuk surat suara pilkada kaur 2024
dalam otonomi daerah adat istiadat mempunyai payung hukum dan nantinya bisa digunakan untuk kelestarian adat istiadat.
selain itu dari sembilan kabupaten dan kota yang ada di provinsi bengkulu, pemkab bengkulu selatan merupakan salah satu kabupaten yang telah memproduksi perda adat dan  bisa menjadi pedoman bagi masyarakat nantinya dalam melestarikan adat istiadat yang ada.
baca juga:ingin buka usaha cuci mobil dan motor yang menjanjikan, ini cara memulainya
"sehingga nantinya batasan adat bisa juga diatur, kalau ada pelanggaran artinya melanggar perda. tentunya semua itu tidak terlepas dari dorongan serta motivasi dari bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi se mm yang mempunyai harapan yang sangat besar agar  adat istiadat di bengkulu selatan dapat dilestarikan dan dikenal oleh generasi penerus," pungkasnya. (rzn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan