Status Sudah UHC, Keluhan Masyarakat Masih Sering Terdengar

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu. Pembahasan ini terkait pelayanan BPJS di rumah sakit yang kerap menimbulkan masalah. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah predikat Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh masyarakat telah terjamin dalam pelayanan kesehatan. 

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, masyarakat menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan dan kepesertaan BPJS di wilayah Bengkulu yang kerap bermasalah. Padahal Provinsi Bengkulu sendiri telah memperoleh predikat UHC.

BACA JUGA:Kunjungi SD Perpustakaan Tingkatkan Kecerdasan Anak

"Banyak sekali keluhan masyarakat di lapangan mulai dari rumitnya mengurus BPJS hingga persoalan pelayanan di rumah sakit," kata Edwar, Senin (18/3).

BACA JUGA:3 Bulan Ini Sudah 3 Kali Mutasi, Terbaru 109 Pejabat

Edwar mengatakan, terkait dengan UHC  hanya melayani pasien yang benar-benar sakit di rumah sakit dan harus disertai dengan foto. Hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. "Jadi itu yang harus diketahui masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan," kata Edwar.  

BACA JUGA:Bawaslu Putuskan Kasus Coblos 2 Kali Saat Pemilu Masuk Ranah Pidana

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Redhwan Arif mengatakan, capaian UHC di wilayah Bengkulu sampai saat ini berada pada diangka 99,6 persen. Kedepannya, predikat UHC akan lebih masif lagi disosialisasikan kepada masyarakat. "Ini semua ke depannya akan kita masukkan lagi sosialisasikan kepada masyarakat," kata Redhwan. 

BACA JUGA:Saksi Kembali Diperiksa Jaksa, Usut Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma-Murman

Sementara itu, jumlah masyarakat yang diakomodir dan ditanggung Pemprov Bengkulu untuk program jaminan kesehatan nasional sebanyak 34.286 jiwa dari jumlah penduduk yang ada di wilayah Bengkulu sekitar 2 juta jiwa. (cia)